News
,
Jakarta
– Informasi terkait penolakan oleh Presiden keenam Republik Indonesia
Jokowi
bahwa dirinya
mengirim perwakilan sebelum diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP)
PDIP menduduki posisi teratas sebagai berita utama pada saluran nasional Newspada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025. Di samping itu, kabar tentang Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang shock karena adanya Sungai di Bekasi memiliki status Sertifikat Hak Milik (SHM) turut menarik minat para pembaca.
1. Jokowi Tolak Kirim Perwakilan
Jokowi
menyangkal tuduhan bahwa sudah mengirimkan perwakilan sebelum diberhentikan oleh DPP
PDIP
Menurut dia, tuduhan tersebut tidak rasional.
“Perihal hal tersebut, saya tegas menyangkalnya,” kata Jokowi ketika bertemu dengan para jurnalis di rumahnya yang berada diKelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025.
Dia juga berharap agar nama-nama orang yang dipilih diketahui dengan jelas. Dia menambahkan, “Sebaiknya disebutkan siapa saja supaya lebih jelas,” demikian katanya.
Bapak dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa tak ada pengiriman utusan tersebut. Justru mereka bertanya-tanya tentang motif di balik keterlibatan dirinya apabila dikirim sebagai perwakilan ke PDIP. Dia berpendapat bahwa ini tidak masuk akal dalam konteks logis. “Motif apa yang mendorongku untuk mengirim seseorang seperti itu, pikirkan soal logikknya,” katanya. Selengkapnya dapat dibaca disana.
DI SINI
.
2. Dedi Mulyadi Kaget
Dedi Mulyadi
kaget ketika menyadari kebenaran tentang hal tersebut
Sungai Bekasi
Telah memiliki sertifikat Hak Milik (SHM). Awalnya, Dedi mengamati ekspansi area Sungai Bekasi pada hari Senin, 10 Maret 2025. Akan tetapi, di tempat kegiatan itu terhambat karena beberapa lahan yang berada di pinggir Sungai Bekasi telah dilengkapi dengan SHM.
Dedi juga meragukan mengapa lahan di tepi Sungai dapat dimiliki secara pribadi. Ia pun menunjukkan masalah semacam ini sudah pernah dialami wilayah lain, seperti laut yang dulunya memiliki sertifikat tetapi pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah.
“Tidak mungkin sebuah sungai bisa berubah menjadi sertifikat, tidak masuk akal. Sungai tetaplah sungai sejak dahulu,” katanya di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Selanjutnya dapat dibaca lebih lanjut.
DI SINI
.
