Betapa kagetnya Dedi Mulyadi ketika mengetahui beban hutang yang diwariskan oleh Gubernur Jawa Barat sebelumnya, yaitu Ridwan Kamil.
Terungkaplah pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang sebesar Rp 3,4 triliun dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sepanjang masa kepemimpinannya, Bpk. Dedi Mulyadi harus membayar utang sejumlah Rp 566 miliar hingga tahun 2029.
“Apa (hingga) saya selesai. Saya tidak mencuri uang tiba-tiba. Dulu apakah uang itu digunakan untuk apa saja ?” kata Dedi Mulyadi.
Dana Pokok Pembangunan dipakai untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat meliputi jalan, pengairan, air limbah, pemukiman, ruang terbuka hijau, sarana peribadatan dan revitalisasi pasar.
Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang diklaim Ridwan Kamil dibangun dengan menggunakan APBD sebesar Rp 1 triliun.
“Jadi proyek Al Jabbar ini dibiayai oleh DANA,” kata Dedi Mulyadi.
Meski harus membayar utang, namun Dedi Mulyadi tetap optimis bisa melakukan pembangunan besar-besaran setelah ditunjuk sebagai Gubernur Jabar di masa depan.
Dedi memiliki ambisi untuk membangun infrastruktur, termasuk landasan pesawat atau runway.
“Pertama kali, kita ingin membuat runway, pesawat yaitu. Kemudian dibuat juga apa yang hendak disimpannya di Binamarga, Dishub di lokasi-lokasi pantai yang strategis,” katanya.
Dia meminta melewati tanjakan dibuat dalam bentuk jalan aspal sepanjang 2 kilometer.
“Diberi jalan beton satu arah sepanjang 2 kilometer lebih panjang,” katanya.
Layanan kamajuan menumpang pesawat disiapkan untuk kasus darurat alam sehingga dapat menyampaikan bantuan dengan mudah.
Akankah dalam keadaan darurat, adanya bencana alam, menjamin akses yang lebih mudah bagi pesawat mudah terebut.
Rancangan luncuran diformulasikan membiasakan badan jalan yang sudah ada.
“Misalkan saja badan jalan umum ini berhenti hanya pada titik tertentu maka kita membuat layanan saja untuk pesawat, tidak perlu. Seperti di Jalan Jayanti Sindang Barang saja, kausehingga lokasi tepi laut gelombang besar kita perkuat. Maka, mobilisasi akan menjadi lebih cepat,” katanya.
Salain itu Dedi Mulyadi ingin menambah aset untuk Direktorat Jenderal Kelautan.
“Dina kelautan itu hampir semua muaramuarnya dangkal. Harus disediakan inventaris bekalmu yang bisa mengapung. Jadi kelengkapan kita banyak dan bisa digerakkan setiap waktu punya. Provinsi itu kaya, pengeluaran belanja asetnya banyak dan gagah,” kata Demul.
Akhirnya, Dedi ingin membeli helikopter sebagai aset Pemprov Jawa Barat.
“Saya mengatakan bahwa kita harus membeli helikopter, bukan untuk petugas gubernur, melainkan untuk kebaktian penanganan bencana BPBD,” katanya.
{“Apa kamu benar-benar siap untuk menyelamatkan terlantar kebakaran hutan?”} Dia mengatakan, “Jangan perlu menunggu terlalu panjang waktu menanti bantuan dari Basarnas, karena kita memiliki sumber daya untuk segera membantu mereka.”
“Jika terjadi kebakaran hutan, harus kita tunggu SAM (Basarnas)? Jika kita mencari tahu sudah posisinya, semakin kecil areanya yang terbakar setidaknya 4000 hektare bisa segera ditangani,” kata Dedi Mulyadi.
.
Pada saat itu ia menggali data pendapatan negara, yaitu Pajak yang harus dibayarkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu di antaranya ialah pengawasan Masjid Al Jabbar.
“Saya ingin tahu, berapa biaya pemeliharaan per tahun bagi Masjid Al Jabbar?” tanya Dedi Mulyadi, seperti dikutip dari tayangan di KANG DEDI MULYADI CHANNEL YouTube.
Terungkap biaya yang harus dikeluarkan Pemprov Jawa Barat setiap tahunnya sekitar Rp42 miliar untuk pemeliharaan Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi tidak terlalu bereaksi besar atas besarnya anggaran tersebut.
Sekedar melanjutkan anggaran lain yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah.
“Apakah ada utang yang belum dilunasi?” tanya Dedi Mulyadi.
Ternyata Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang dalam bentuk Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PPEN) pada tahun 2021.
Pinjaman itu terbagi dua bagian, yaitu sekitar Rp 2 triliun dan Rp 1,1 triliun.
Dengan total hutan utang sebesar Rp3,4 triliun.
Beliau meminta agar provinsi Jawa Barat membayar utang dalam lima tahun, yaitu sekitar Rp113 miliar per tahun.
Bayaran cicilan itu harus diselesaikan hingga tahun 2029.
Dedi mengatakan beban cicilan tersebut harus dibayarkan selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Ini benar!” kata mantan Direktur BRI ini. “Saya menerima uang miliaran pas menjabat Menteri Keuangan. Sekarang beberapa hari lalu menerima uang yang tidak tahu dari mana, hingga 20 miliar. Dan tanggung jawab siapa? Pemerintah. Gaah, pensiun kependetaan saya pasti dengan sangat sederhana begini.
Stafnya menjelaskan bahwa utang digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mencakup jalan, pengairan, limbah air, pemukiman, taman hijau, fasilitas keagamaan, revitalisasi pasar.
Selain itu, Masjid Al Jabbar juga termasuk pembangunan yang menggunakan dana utang tersebut.
“Masjid Al Jabbar dari dana PPEN? Ini artinya Masjid Al Jabbar dibangun dari uang pinjaman sebagian? Berapa banyak uang yang disumbangkan ke sana dulu?” tanya Dedi.
Staf tidak bisa menjelaskan rincian jumlah uang yang dipakai untuk membangun Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi kemudian menegaskan bahwa utang tersebut wajib dibayarkan.
“Bukan saya yang nyicil ini, pemerintahlah, saya punya duit dari mana?” ujar Dedi.
Ia berkata, tidak menjadi masalah tentang utang yang dipinjam pada era Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.
Saya tidak memiliki masalah, kan karena itu untuk kegiatan pembangunan itu.
Meskipun demikian, Dedi berharap utang tersebut dapat dibatalkan.
“Dapatkah saya meminta kehilangan utang hukum saya di pusat?” tanya Dedi.
“Ya Allah, berapa punya utang Jawa Barat? Sekarang Rp3,4 triliun sudah anak-anaknya dalam masa cicilan ke-4, hilangkan ya, saya ingin bangunan jalan serta sekolah,” tambahkannya.
Karyawan pemerintah menganggap hutang tersebut menjadi tanggungan berat bagi pemerintah provinsi Jawa Barat.
“Apa kategorinya ringan, sendiri dengan beban aman membayar. Tidak ada masalah utang PPEN Rp500 miliar, mudah-mudahan ke depan pendapatan kita meningkat,” katanya.
Agar tidak menjadi bongkahan, Dedi Mulyadi akan menggenjot penghasilan pajak kendaraan bermotor.
Belum apa-apa dengan anggaran Rp500 miliar kok dari pajak kendaraan yang tadinya Rp9 triliun jadi Rp11 triliun, lunas cukup, mah bund, harus rasa yakin.
“Harus santai-santai saja, hati-hati jalan sia ini tidak seimbang,” tegasnya.
lainnya
Googlenews jurnalharian
