Pemerintahan Prabowo Subianto menyederhanakan banyak belanja APBN 2025 lalu memotong mudarnya anggaran kementerian dan lembaga. Salah satu contoh adalah Kementerian Tenaga Kerja.
Berdasarkan anggaran tahun 2025, Kemenaker mendapatkan anggaran sebesar Rp 4,80 triliun. Efisiensi yang dilakukan pada anggaran 2025 tersebut melebihi 50 persen, yaitu Rp 2,74 triliun.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer mengkonfirmasikan ethersiasi anggaran Kemnaker lebih dari 50 persen.
pada Sabtu (1/2).
Pemangkasan anggaran dilakukan berdasarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025 tentang daftar barang yang harus dipotong anggarannya yang mana surat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, ketua Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, serta pimpinan sekretariat lembaga-lembaga negara.
“Sesuai dengan Antarbara Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, Presiden menginstruksikan kepada Menteri/PEmimpin instansi untuk melakukan peninjauan berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing, guna meningkatkan efisiensi anggaran belanja kementerian/instansi dalam APBN Tahun Anggaran 2025,” sambung surat tersebut.
Hal ini merupakan lanjutan dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengekspos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 306,69 triliun. Instruksi ini dinyatakan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 2025.
Penghematan yang diinstruksikan mencapai Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga, sementara Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.
Sebelumnya Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mewariskan pemangkasan anggaran senilai Rp 306,69 triliun. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa anggaran yang dipangkas itu untuk meningkatkan kekuatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Alhamdulillah proses MHG (Mekanisme Investasi Perangkat Guru) sudah berjalan, namun presiden merasa agar bisa itu bisa merosot dan membawa manfaat yang lebih banyak dan merata lagi,” kata Prasetyo kepada wartawan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1).
Pada Intruksi Presiden yang ditandatangani Jumat, 22 Januari 2025, disebutkan bahwa rincian kemangkatan sesuai pengurangannya adalah Rp 256,1 triliun merupakan penyesuaian biaya belanja dari departemen/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari pengalih SUMBS_BY dari pemerintah daerah.
